Sedangkan Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam Ekosistem Dinas Kehutanan Sumsel, Syafrul Yunardy dalam kegiatan itu menjelaskan mengenai kejadian, potensi dan tantangan kebakaran di kawasan hutan studi kasus di Sumatera Selatan.
Menurutnya, berdasarkan penelitiannya nilai kerugian ekonomi secara total akibat Karhutla mencapai ratusan juta untuk setiap hektar yang terbakar dan pihak yang paling terdampak mengalami kerugian terbesar adalah masyarakat, kemudian perusahaan, lalu pemerintah.
Ia juga menyampaikan sedang menyusun strategi pelaksanaan MPA Masyarakat Peduli Api bersama Balai PPI Wilayah Sumatera dan Mitra APP Sinarmas yang memang sangat konsen dalam upaya pengendalian Karhutlah.
Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi Kampanye Positif Gapki Sumsel, Anung Riyanta mengatakan, sebenarnya pemerintah sudah banyak mengeluarkan peraturan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan termasuk mengenai standarisasi penyediaan sarana dan prasarana, standarisasi perizinan, dan lainnya.
Diungkapkannya, dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan bahkan sudah dijelaskan secara detail mengenai kewajiban sarana dan prasarana yang harus disiapkan perusahaan usaha perkebunan dan kehutanan. Namun, ia sepakat jika harus dibuatkan standarisasi yang berlaku untuk semua sektor tapi yang bersifat dinamis atau mengikuti kemajuan teknologi.
