Porostimur.com, Jakarta — Potensi ekonomi biru Indonesia dinilai sangat besar, namun belum bergerak sepadan di tingkat daerah. Jurang antara kebijakan nasional dan implementasi di wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan perbatasan masih menjadi titik lemah yang menghambat transformasi ekonomi berbasis kelautan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Dialog Strategis Nasional bertajuk “Ekonomi Biru Indonesia: Menjembatani Kebijakan Nasional dengan Implementasi Daerah” yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat, Beyond Borders Indonesia, serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, di Universitas Sahid, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Forum ini menghadirkan para pakar dari berbagai disiplin, antara lain Guru Besar Universitas Indonesia Prof. Martani Huseini, Guru Besar Politeknik AUP Jakarta Prof. Maman Hermawan, serta Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun. Kegiatan ini juga diikuti akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan anggota JMSI dari berbagai daerah.
Media Daerah Harus Jadi Penguji Kebijakan
Ketua Umum JMSI Pusat, Teguh Santosa, menegaskan bahwa ekonomi biru akan terus berhenti sebagai wacana jika suara daerah tidak benar-benar masuk dalam arus utama kebijakan nasional. Menurutnya, media daerah memiliki peran strategis sebagai penguji realitas kebijakan.
