Bubarkan Demo Kritisi PPKM Mikro di Ambon, Polisi Tahan 22 Orang Mahasiswa

oleh -1.008 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Aparat dari kepolisian dan Satpol PP membubarkan paksa demonstrasi yang mengkritisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di depan kantor Wali Kota Ambon, Jum’at (16/7/2021).

Massa aksi yang mengaku terdiri dari gabungan mahasiswa dari perguruan tinggi dan organisasi pemuda di Ambon itu, awalnya berlangsung aman.

Pendemo berada di luar pagar dan sejumlah aktivitas memanjat pagar untuk melakukan orasi serta membentangkan spanduk.

Sekitar pukul 12.00 WIT, massa aksi nampak bergeser ke masjid raya Al-Fatah untuk menunaikan ibadah salat Jumat.

Usai salat Jumat, sekitar pukul 14.00 WIT massa aksi kembali bergerak dari masjid Al-Fatah ke Kantor Walikota Ambon.

Namun aparat kepolisian dan Satpol PP yang berjaga langsung membubarkan paksa para demonstran. Di antara mereka juga ada petugas yang menggunakan pakaian sipil saat menangkap para demonstran.

Baca Juga  Kompolnas Evaluasi Kualitas Lulusan SPN Polda Sumbar, Jawab Dinamika Tantangan Tugas Masa Depan

Terlihat 9 orang pendemo ditarik masuk ke dalam halaman kantor Wali Kota Ambon secara paksa oleh petugas sebelum kemudian dibawa ke Kapolsek Sirimau. Polisi menahan sedikitnya 22 orang peserta aksi.

Seorang mahasiswa, mengaku sempat dipukuli hingga tersungkur ke tanah karena menolak diamankan oleh aparat. “Yang pukul Satpol PP dan Polisi,” katanya.

Ia mengatakan demonstrasi tersebut bertujuan untuk menyuarakan aspirasi karena PPKM Mikro berdampak pada masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Mahasiswa ingin aspirasi tersebut langsung disampaikan kepada Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, namun aparat justru membubarkan mereka.

Wakapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, AKBP Heri Budianto, turun langsung membubarkan demonstrasi mahasiswa menolak PPKM mikro. Heri memastikan, aksi dari mahasiswa tidak memiliki izin.

Baca Juga  Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR-Kejagung Tandatangan Kerjasama

“Demo yang dilakukan mahasiswa ini tidak memiliki izin resmi dari kepolisian,” kata AKBP Heri.

Heri juga menyinggung dengan pemberlakuan PPKM mikro di wilayah Pulau Ambon, maka mobilitas warga dikurangi. Kalau warga mau demonstrasi harus mengajukan surat izin dari kepolisian minimal tiga hari sebelum aksi.

“Menyangkut adanya mahasiswa yang diduga terkena pukulan anggota polisi, tentu ada mekanismenya dan mereka dipersilahkan untuk melapor ke Propam,” ujar Wakapolresta.

(tim)

No More Posts Available.

No more pages to load.