Dirinya mengakui, laporan ini sebelumnya sempat dibuat di Polres Halmahera Utara namun laporan pihaknya juga melaporkan ke Polda sebagai fokus.
“Untuk laporan yang di Halut nanti akan kita membuat surat untuk bagaimana kasus atau laporan kami bisa dilimpahkan ke Polda,” kata Lasa.
“Kepada bapak Kapolda, kami berharap agar kasus ini dapat diporses dan ditindak sesuai dengan unsur,” tambahnya.
Selain melaporkan ke Polda menurutnya, GMNI secara kelembagaan juga akan menyurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait tindakan tak terpuji Bupati Halmahera Utara itu.
“Kemendagri juga harus memberikan sanksi kepada bupati,” tegasnya.
GMNI secara nasional kata Nimrot, merasa tersinggung dengan ucapan bupati dan sampai saat ini masih menunggu laporan yang dimasukan di Polda Malut.
“Mereka menunggu laporan ke Polda dan hari ini DPP GMNI juga sudah bersikap bahwa mereka juga mendukung laporan kami di Polda Malut, bahkan laporan ini juga mendapat dukungan dari persatuan almuni secara nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Malut Kombes (Pol) Michael Irwan Thamsil saat dikonfirmasi wartawan belum memberikan keterangan resmi atas laporan GMNI terhadap Bupati Halmahera Utara. (Amirudin Irsad)
