Polisiri menyebut, saat ini masih ada hambatan-hambatan dalam mengembangkan UMKM, seperti adanya pembatasan sosial yang mengakibatkan terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, mobilitas manusia berkurang dan tingkat konsumsi rendah.
Hal tersebut kata dia, membuat turunnya aktifitas pertumbuhan dan pelaku UMKM secara nasional dan global yang berdampak terhadap produk maupun jasa mengalami kontraksi yang cukup buruk.
Sedangkan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara Ishak Naser mengatakan bahwa dalam pembahasan kali ini, kata revolusi industri tidak sekedar dimaknai sebagai era digital. Namun, dialah bagian dari teknologi baru yang sering membuat orang terjabak dan sulit memilih.
“Terminologi ini, hanyalah dicipatakan untuk para pelaku usaha yang absolut dan diambil alih oleh pembuat kebijakan. Tentunya, sampai saat untuk mengatahui poin 4.0, belum ada orang untuk meriset,” tuturnya.
Ishak Naser mengatakan, masyarakat tidak perlu larut berdebat terlalu jauh tentang revolusi industri, karena teknologi digital adalah intsrumen dalam memperkuat sistem perekonomian.
“Berdasarkan data yang dikaji DPRD, kita sepakat bahwa sektor perikanan dan pertanian beserta turunannya di Maluku Utara memiliki basis kemaritiman yang tangguh, karena dia adalah wilayah kepulauan. Fakta saat ini, perekonomian Maluku Utara justru terbalik dari apa yang kita harapkan. Sekarang yang bergerak justru sektor pertambangan yang kontribusinya 30 persen. Sedangkan sektor pertanian dari 35 persen turun menjad 1 persen,” terangnya.
