Porostimur.com, Labuha — Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, angkat bicara terkait mandeknya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi hak Kabupaten Halmahera Selatan. Ia menegaskan, persoalan DBH bukan hanya dialami Halmahera Selatan, melainkan mencakup seluruh 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara.
Pernyataan itu disampaikan Sarbin Sehe saat melakukan kunjungan kerja ke Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan pasar murah, Selasa (28/12/2025). Menurutnya, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara belum menerima transfer DBH secara utuh dari pemerintah pusat.
Transfer dari Pusat Belum Utuh, Pemprov Terus Bernegosiasi
Sarbin menjelaskan, keterlambatan penyaluran DBH terjadi karena pemerintah pusat belum mentransfer dana secara keseluruhan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nilai dana yang belum ditransfer tersebut mencapai sekitar Rp300 miliar.
“DBH ini bukan hanya Halmahera Selatan, tapi seluruh 10 kabupaten/kota. Kita juga belum mendapatkan transfer dari pusat secara keseluruhan. Karena itu, kami terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan pemerintah pusat,” ujar Sarbin Sehe.
Ia menegaskan, Pemprov Maluku Utara secara aktif memperjuangkan hak daerah agar dana tersebut segera direalisasikan dan dapat disalurkan ke kabupaten/kota sesuai ketentuan.
