“PT Position milik taipan Kiki Barki sudah jelas merampas hutan adat yang menjadi sumber penghidupan warga lokal. Belum lagi, PT Position terlibat tumpang tindih dengan perusahaan tambang lain. Harusnya dicabut saja izinnya. Tapi itu kan tidak dilakukan,” kata Pengkampanye Jatam, Alfarhat Kasman.
Farhat menegaskan, penindakan yang menunggu ketegasan politik dan jangan berpihak pada struktur kekuatan ekonomi yang lebih kuat.
Yohanes Masudede: Ini Soal Martabat dan Hak Hidup Rakyat
Suara serupa juga dilontarkan oleh Yohanes Masudede, Koordinator Perkumpulan Aktivis Maluku Utara. Dalam pernyataannya kepada media massa pada November 2025, Yohanes mengecam lambannya penegakan hukum terhadap PT Position, padahal dugaan aktivitas penambangan ilegal telah dilaporkan lama kepada aparat penegak hukum.
“Rakyat Maluku Utara menunggu langkah Satgas PKH untuk melakukan hal yang sama terhadap PT Position yang juga anak perusahaan Harum Energy. Mereka diduga melakukan illegal mining di luar IUP-nya di wilayah Maba Sangaji,” ujar Yohanes di Jakarta.
Menurut Yohanes, kasus ini menandakan ketimpangan serius dalam tata kelola sumber daya alam nasional, di mana korporasi besar sering kali tidak diproses hukum secara serius sementara masyarakat adat justru menghadapi kriminalisasi.
