Oleh: Suprianto Haseng, Penyuluh Antikorupsi Sertifikasi | edukasi dan advokasi antikorupsi.
PILKADA sebagai salah satu pilar penting dalam sistem politik Indonesia, bukan sekadar acara pemilihan pemimpin. Ia merupakan arena di mana intrik, strategi, dan ambisi bertemu dalam tarian yang penuh warna dan ketegangan.
Dalam konteks ini, setiap pemilihan calon kepala daerah (Cakada) menjadi lebih dari sekadar kontestasi, ia adalah pertarungan untuk kekuasaan yang sering kali melibatkan cara-cara tidak etis.
Di balik layar, para calon berperan sebagai aktor-aktor Machiavelli modern, memanfaatkan segala cara untuk meraih kekuasaan.
Dalam karya klasiknya, Il Principe, Niccolò Machiavelli (1469–1527) menekankan bahwa dalam politik, moralitas sering kali terabaikan demi kelangsungan kekuasaan.
Dilema yang dihadapi dalam Pilkada mencerminkan pemikiran ini: apakah cinta rakyat lebih berharga daripada ketakutan yang mengikat?
Machiavelli, seorang filsuf dan diplomat asal Italia, memberikan panduan tentang cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Dalam konteks Pilkada, anggaran daerah berfungsi sebagai pundi-pundi kekuasaan, sementara dukungan rakyat menjadi legitimasi.
Setiap langkah dalam pemilihan ini menjadi pertarungan di mana kepentingan publik sering kali terpinggirkan, digantikan oleh strategi manipulatif dan taktik yang cerdik.
