Oleh: Anos Yermias, Anggota DPRD Provinsi Maluku, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku
Indonesia telah 81 tahun merdeka demikian juga usia provinsi Maluku. Tetapi di sejumlah wilayah, masyarakat masih harus naik dan turun kapal di tengah laut, memindahkan barang dari kapal perintis ke perahu, jolor atau speedboat sebelum mencapai daratan.
Ironisnya, kondisi itu bukan terjadi karena Maluku tidak memiliki laut. Justru karena laut begitu luas dan pulau-pulau tersebar, Maluku membutuhkan sistem konektivitas yang jauh lebih kuat.
Di sinilah persoalan pembangunan Maluku harus dilihat secara jernih.
Sebagai provinsi kepulauan, pelabuhan, pelabuhan penyeberangan dan bandara bukan sekadar infrastruktur transportasi. Semuanya adalah kebutuhan dasar yang menentukan apakah masyarakat antarpulau dapat terhubung secara aman, cepat dan terjangkau.
Kebutuhan itu sangat terasa di Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar (KKT), Maluku Tenggara, Kepulauan Aru dan Seram Bagian Timur (SBT). Wilayah-wilayah tersebut memiliki bentang geografis yang luas dengan banyak pulau, sementara fasilitas transportasi belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Akibatnya, jarak geografis sering berubah menjadi jarak ekonomi dan jarak pelayanan publik.
