Dibahas Secepat Kilat, Kermite Nilai KUA PPAS Maluku Tahun 2023 Cacat Prosedural

oleh -303 views
Link Banner

Porostimur.com, Ambon – Politisi senior PDI-P Maluku Evert Kermite menilai, pembahasan KUA & PPAS APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) cacat prosedural.

Pasalnya, pembahasan dan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD atas dokumen KUA PPAS hanya dilakukan dalam waktu sembilan hari.

Kermitw bilang, plafon anggaran dari DPRD Maluku diberikan untuk dipelajari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Maluku, hanya berselang tiga hari sebelum paripurna penandatanganan yang dihadiri perwakilan Gubernur Maluku yakni Wakil Gubernur bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“DPRD harus tegas memberikan koreksi kepada Gubernur Maluku Murad Ismail, jangan main pasang badan dan mengorbankan rakyat, pembahasan anggaran terlalu singkat ini cacat secara prosedural,” ujar Kermite, Jumat (2/12/2022).

Politisi Senior Ever Kermite, yang selama beberapa periode menduduki jabatan wakil ketua DPRD Maluku juga Wakil Ketua Tim Badan Anggaran itu menegaskan, dengan waktu yang sempit itu.

“Untuk membahas APBD Perubahan saja tidak ada, karena tidak diusulkan. Setidaknya usulan RAPBD 2023 harus secepatnya diusulkan TAPD bukan malah menunggu injury time dan memaksimalkan di detik-detik penanggalan bulan November DPRD harus menggenjot kinerja APBD 2023” tukasnya.

Kermite mengatakan, seharusnya
setelah ditetapkan, atau disepakati antara Pemda dan DPRD maka KUA PPAS itu dijadikan sebagai dasar rancangan APBD lalu pertanyaan tidak cukup sehari disusun, bagaimana sama sekali tidak ada pertanggungjawaban ini sangat fatal.

“Untuk menyikapi masalah ini, kita bisa menilai bahwa betul-betul pemda sangat tidak siap, kinerja TAPD amburadul dan asal-asalan,” papar Kermite.

Dia juga menambahkan catatan kritis kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bahwa, sesuai penjelasan Gubernur Maluku, pinjaman dana dari PT SMI tak mencapai Rp. 700 miliar namun dia lupa bahwa sudah tercatat dalam dokumen tertulis yang namanya laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur Tahun 2020.

“Di situ dicantumkan bahwa pinjaman dari PT SMI adalah Rp. 700 miliar tertulis dan realisasinya baru 175 juta, sehingga selisih 525 miliar, seharusnya dirubah dalam APBD pertanggungjawaban harusnya mereka peka,” katanya.

Kermite meminta DPRD Maluku agar benar-benar melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga tidak terkesan asal pasang badan bagi kebijakan pemda. (Vera)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.