Mereka mendesak agar Gubernur Maluku dapat menghilangkan biaya rapid test antigen bagi pelaku perjalanan di wilayah Provinsi Maluku.
“Kami Mendesak Gubernur Maluku Untuk Menghilangkan Biaya Rapites Antigen (Rapit Antigen Gratis) Di Wilayah Maluku.”
Para OKP tersebut pun mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku untuk mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan anggaran rehabilitasi Gedung Islamic Center.
“Kami Mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Untuk Mengusut Tuntas Penyalagunaan Anggaran Penataan Kawasan Dan Rahabilitasi Islam Center Yang Di Gunakan Untuk Pembangunan Caffe,” pinta mereka.
Lima poin pernyataan sikap yang diterima satumaluku.id tersebut diketahui langsung oleh para Ketua Cabang masing-masing. Yaitu HMI; Burhanudin Rumbouw, GMKI; Josias Tivem, PMKRI; Urbanus Metintomwat, PMII; Abdul Gafur Rusunrey, dan IMM; Ardi Septian Labaiawa. (tim)
