Porostimur.com, Ambon – Komisi II DPRD Provinsi Maluku menyoroti efektivitas pelaksanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku setelah menemukan sejumlah proyek yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat meski telah menghabiskan anggaran pemerintah.
Temuan tersebut merupakan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan Komisi II di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Irawadi, meminta Pemerintah Provinsi Maluku segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DKP agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai laporan administrasi terlihat baik, tetapi fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda,” kata Irawadi saat dihubungi dari Ambon, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang belum memberikan manfaat bagi masyarakat, meski telah menyerap anggaran daerah. Karena itu, ia meminta Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi pelaksanaan program di DKP.
Irawadi menilai persoalan tersebut bukan terjadi untuk pertama kalinya. Berdasarkan hasil pengawasan DPRD, berbagai catatan serupa terus berulang setiap tahun meskipun telah terjadi pergantian pimpinan di instansi tersebut.
