Diduga Tipu Masyarakat Adat Tanimbar, LMAT Akan Somasi PT. MGS

oleh -607 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar (LMAT) dalam waktu dekat akan melakukan somasi kepada PT. Mahakarya Geo Survei (MGS) , salah satu rekanan PT. Inpex Masela. Ltd yang telah memenangkan tender kegiatan survey Front Engenering dan Designe tahap akhir di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebelum pembangunan industri Blok Masela dilaksanakan di kabupaten yang bertajuk Duan Lolat itu.

Pernyataan tegas ini disampaikan Sekretaris Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar (LMAT) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dany.J.R.Metatu yang akrab disapa Nyong Metatu, kepada Porostimur.com di Kediamannya, Selasa (22/6/2021).

Dikatakan upaya hukum yang dilakukan LMAT terhadap PT.MGS karena PT.MGS secara sadar telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakati saat negosiasi, di mana pihak MGS bersedia mempekerja 11 orang tenaga lokal asal keluarga pemilik lahan Zakarias Leunalgona sebagai kompensasi dari pinjam pakai lahan untuk membangun tower dalam menunjang kegiatan survei dari MGS.

Dikatakan dalam dokumen penjanjian pinjam pakai pasal 3 tidak dituangkan hasil kesepakatan tersebut.

Tetapi menurut Metatu yang terjadi malah sebaliknya. MGS sebagai pihak kedua justru merekrut sepuluh tenaga kerja lokal yang bukan keluarganya.

Baca Juga  Aziz Sangkala Minta Asrama Haji Disiapkan Layani Jamaah

“Pasal 3 Kompensasi ayat 1 “ Bahwa sebagai kompensasi, pihak KEDUA kepada pihak PERTAMA atas pinjam pakai lahan tersebut, pihak KEDUA bersedia mempekerjakan pihak PERTAMA sebagai pekerja lokal untuk waktu tertentu dan pihak PERTAMA telah menyatakan menerima pekerjaan dari pihak KEDUA. Ayat 2 berbunyi, pihak PERTAMA berhak menerima upah sebesar Rp.100.000, ( Seratus ribu rupiah per hari atas pekerjaan yang dilakukan dan sebagai kompensasi pinjam lahan pakai yang akan dibayar oleh pihak KEDUA,” papar Metatu.

“Mengutip pernyataan Zakarias Leunalgona, sebagai warga desa Lermatang bahwa ia hanya disodorkan lembaran tanda tangan tanpa membaca perjanjian pinjam pakai lahan tersebut. Karena merasa dirugikan Zakarias Leunalgona sebagai pemilik lahan melaporkan masalah ini kepada Lembaga Masyarakat Adat Tanimbar disertai dengan pelimpahan kuasa untuk menangani masalah ini hingga tuntas,” ungkapnya.

Menurut Metatu, ada indikasi atau dugaan bahwa siapapun yang telah menyusun penjanjian pinjam pakai lahan tersebut bersama pihak MGS, nyata-nyata telah membodohi sekaligus menipu pemilik lahan Sdr Zakarias Leunalgona yang sangat polos dan tidak mengerti soal mekanisme perumusan dan penandatanganan suatu perjanjian. Dengan kesal Metatu mengungkapkan sebagai bukti, naska perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan yang ditandatangani kedua pihak diatas meterei, aslinya tidak diserahkan kepada Zakarias Leunalgona.

Baca Juga  Peluang Inggris, Ceko, Kroasia, dan Skotlandia Lolos ke Babak 16 Besar Euro 2020

“Yang diserahkan hanyalah copian naskah perjanjian yang tidak lengkap, karena halaman yang memuat pasal 9 dan pasal 10 telah di hilangkan. Padahal terdapat sebelas pasal dalam naskah kerjasama pinjam pakai lahan,” tandasnya.

Kemudian hal yang sangat membingungkan yakni realisasi dari perjanjian kerjasama pinjam pakai lahan yang dituangkan dalam bertita acara ditandatangani oleh Pejabat Kepala Desa Lermatang AL bersama MGS sebagai pihak KEDUA, berita cara ini cacat formal. Menurut Metatu terjadi manipulasi ukuran lahan yang digunakan untuk membangun tower pada perjanjian pinjam pakai lahan tersebut.

Luas lahan yang tertera dalam naska perjanjian pinjam pakai lahan, lahan yang digunakan seluas 49m2. Numun kenyataannya setelah diukur luas lahan tersebut ukuran panjang lahan 11 meter dan lebar 10 meter atau seluas 110m2.

Baca Juga  Gelar Reses Pertama, Hasan Suga Tampung Aspirasi Masyarakat Pasar Tua

Untuk merespons keluhan sdr Zakarias Leunalgona, LMAT telah dua kali menyampaikan surat kepada Direktur Utama PT. Mahakarya Geo Survei (MGS) di Jakarta untuk memediasi permasalahan ini agar masyarakat Adat Tanimbar khususnya Saudara Zakarias Leunalgona tidak dirugikan. Karena surat yang disampaikan LMAT tidak ditanggapi, maka demi melindungi hak-hak masyarakat adat Tanimbar sesuai dengan tujuan LMAT di bentuk, LMAT dalam waktu dekat akan mengsomasi PT.Mahakarya Geo Survei.

Selain itu, LMAT juga akan menyurati Menteri ESDM RI, SKK Migas dan PT. Inpex Masela Ltd untuk meninjau kembali PT. MGS sebagai pemenang tender pelaksanaan kegiatan survei di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. (nicolas)