Dinilai Invalid, Pansus Ancam Kembalikan Dokumen LKPJ Gubernur Malut

oleh -555 views
Link Banner

Porostimur.com | Sofifi: Dokumen LKPJ APBD 2020 Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba dinilai tidak valid. Pasalnya ada perbedaan data yang mencolok pada beberapa OPD di dalam dokumen tersebut.

“Data yang disuguhkan di dalam dokumen LKPJ berbeda dengan data yang diperoleh dari beberapa OPD. Contohnya data yang diperoleh Tim Pansus LKPJ saat rapat bersama Direktur Rumah Sakit dan begitu juga dengan Dinas Kesehatan,” kata Sekretaris Pansus LKPJ DPRD Malut, Erwin Umar, Senin (19/4/2021).

Menurut Erwin, tidak validnya dokumen LKPJ tersebut sekaligus menkorfirmasi ketidak profesionalan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Malut dalam menyusun dokumen itu.

“Bappeda tidak mampu mensosialisasikan kepada OPD-OPD dalam hal penyusunan LKPJ dan terdapat juga OPD yang gagal paham dalam menyusun LKPJ,” tambah politisi Perindo Maluku Utara ini.

Link Banner

Lebih lanjut, alumni Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu menjelaskan berdasarkan Permendagri Nomor 18 tahun 2020 mengamanatkan penyusunan LKPJ berbasis Target Kinerja.

Baca Juga  Kerukunan beragama, Pemprov Maluku bangun perkampungan multietnis

“Namun ada beberapa OPD yang malah menyusun LKPJ berbasis Target penyerapan Penganggaran. Ini Menunjukkan OPD tidak Memahami Aturan tentang Penyusunan LKPJ dan BAPPEDA pun Gagal atau Asal2an menyusun Dokumen LKPJ,” tukasnya.

Mirisnya, lanjut Erwin, ada juga OPD yang tidak kooperatif saat diundang Pansus dengan alasan mendampingi gubernur ke luar daerah.

“Seharusnya di masa-masa pembahasan LKPJ ini Gubernur melarang pimpinan-pimpinan OPD keluar daerah, supaya tidak menghambat kerja Pansus,” tukasnya.

Erwin bahkan mengancam pansus untuk merekomendasikan tidak membayar hutang-hutang OPD yang tidak kooperatif terhadap kerja-kerja mereka.

“Selain itu juga merekomendasikan pemotongan anggaran OPD tersebut pada APBD mendatang. Dan Jika perlu bila dipandang tidak profesional mengelola OPD didanti saja,” imbuhnya.

Baca Juga  Warga Modapuhi Tagih Janji Pemda Kepsul, Soal Jaringan Seluler

Pansus LKPJ APBD 2020 juga dalam rapat kerja dengan beberapa OPD menegaskan akan menolak dokumen LKPJ atau mengembalikan dokumen LKPJ untuk diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku. (red)