Tidak adanya koordinasi dengan Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan digarisbawahi sebagai sebuah kelalaian.
Dugaan Aktivitas Tambang Ilegal PT Position
Majelis hakim juga menyoroti temuan lain dari saksi: dugaan aktivitas tambang PT Position di luar Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang disahkan pemerintah.
Pembukaan jalan tambang dan aktivitas operasional di luar titik izinnya disebut sebagai potensi pelanggaran berat dalam tata kelola pertambangan nasional.
Ketidakhadiran Direktur PT WKS dianggap semakin mengaburkan apakah pemasangan pagar oleh PT WKM merupakan kebijakan resmi perusahaan atau keputusan sepihak tanpa dasar prosedural yang jelas.
Aktivis Malut: Dua Perusahaan Sama-Sama Bermasalah
Persidangan ini menarik perhatian publik, termasuk Perkumpulan Aktivis Maluku Utara. Koordinatornya, Yohanes Masudede, menilai kedua perusahaan belum menunjukkan itikad baik dalam menghormati proses hukum. Namun ia menilai tindakan PT Position sebagai pihak yang lebih problematik.
“PT Position sejak awal menunjukkan pola pengelolaan tambang yang tidak transparan, termasuk dugaan pembukaan jalan tambang dan aktivitas di luar RKAB,” ujar Yohanes.
Ia juga menyayangkan mangkirnya Direktur PT WKS yang terus berulang tanpa penjelasan memadai.
“Kalau saksi kunci berulang kali mangkir dengan alasan sakit, ini jelas bentuk ketidakpatuhan dan merusak integritas peradilan.”
