Diskualifikasi Prabowo-Gibran?

oleh -21 views

Oleh: M Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Awalnya kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi (MK) sangatlah rendah, terutama setelah muncul Putusan No 90/PUU-XXI/2023 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka putera Jokowi menjadi Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto. Putusan MKMK memukul MK yang dipimpin oleh Anwar Usman pamanda dari Gibran bin Jokowi.

Kepercayaan sedikit demi sedikit pulih setelah Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua MK dan gugatan PTUN Usman kandas, bahkan bertambah semprotan MKMK atas pelanggaran etik Anwar Usman. Suhartoyo Ketua baru bertekad untuk mengubah “distrust” rakyat pada MK menjadi sebaliknya. Rakyat mulai menaruh harapan dan percaya pada MK.

Kepercayaan timbul pula ketika Hakim MK baik atas Gugatan Anies maupun Ganjar memeriksa proses Pilpres baik atas dugaan penyimpangan dana bansos, penggunaan sistem IT Sirekap, maupun pelolosan Gibran oleh KPU. Pemanggilan 4 Menteri dan DKPP menjadi menarik. MK seperti siap “keluar” dari sekedar hitung hitung angka perolehan. Mencoba masuk ke ruang pemeriksaan “jujur” dan “adil”.

Baca Juga  Refleksi 100 Tahun Konferensi Waligereja Indonesia (KWI)

Dari pemeriksaan proses ini, Majelis Hakim MK semestinya akan cukup mendapat bukti atas kekacauan proses Pilpres yang berpengaruh kepada hasil yang dipresentasi oleh angka-angka. Perhitungan akhir justru menjadi bukti terjadinya kecurangan dan kejahatan Pilpres yang dilakukan oleh KPU bekerjasama dengan Paslon 02, cawe-cawe Presiden dan pembiaran pihak Bawaslu.

No More Posts Available.

No more pages to load.