Porostimur.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya merespons desakan publik yang dikenal dengan sebutan “17+8 Tuntutan Rakyat” dengan mengambil sejumlah langkah korektif. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (5/9/2025) malam.
Menurut Dasco, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan aspirasi luas masyarakat, terutama mahasiswa dan elemen sipil yang menyuarakan tuntutan reformasi sejak akhir Agustus lalu.
“Keputusan ini diambil DPR untuk merespons aspirasi masyarakat, memperbaiki diri menjadi lembaga yang inklusif, dan mengembalikan kepercayaan publik,” ujarnya.
Enam Langkah DPR
Dari total 17+8 Tuntutan Rakyat, setidaknya tiga tuntutan yang dialamatkan langsung ke DPR telah ditindaklanjuti dengan enam langkah konkret:
- Penghentian tunjangan perumahan Anggota DPR mulai 31 Agustus 2025.
- Moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025, kecuali undangan kenegaraan.
- Pemangkasan tunjangan dan fasilitas seperti listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi.
- Dukungan penonaktifan anggota DPR oleh partai politik yang terlibat kontroversi.
- Penghentian hak-hak keuangan bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan partainya.
- Komitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi maupun kebijakan DPR.
Dasco menekankan, langkah ini bukan akhir, melainkan awal dari proses evaluasi bersama untuk menciptakan parlemen yang lebih bersih dan efisien.
Latar Belakang Tuntutan
“17+8 Tuntutan Rakyat” merupakan hasil konsolidasi berbagai kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, dan aktivis. Tuntutan tersebut dibagi menjadi dua kategori:
- 17 Tuntutan Rakyat dengan tenggat 5 September 2025, yang meliputi desakan kepada Presiden, DPR, Polri, TNI, partai politik, hingga kementerian ekonomi.
- 8 Tuntutan tambahan dengan tenggat 31 Agustus 2026, terkait pembenahan jangka panjang sektor politik, hukum, dan ekonomi.
Di antara tuntutan utama yang diarahkan ke DPR adalah pembekuan kenaikan gaji, transparansi anggaran, dan penegakan etik terhadap anggota dewan.
