DPRD dan Pemkot Ambon Gelar Rapat Bahas Batas Wilayah

oleh -57 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar rapat bersama pemerintah Kota Ambon, guna membahas masalah tapal batas di Negeri Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon dan Desa Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Mauku.

Pemerintah Kota Ambon diwakili oleh Sekretaris Kota Ambon, Anthony Gustaf Latuheru, SH, M.Si, MH, pada rapat yang diselenggarakan di ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Senin (29/3/2021) tadi.

Untuk diketahui, rapat pembahasan tapal batas di Dusun Taeno ini sudah diselenggarakan untuk kedua kalinya.

Sekretaris Kota Ambon, Latuheru ketika dimintai keteranganny terhadap masalah tersebut, di kantor Deawan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, mengatakan, soal tapal batas ini menyebabkan kericuhan sehingga, Pemerintah Kota Ambon telah mengambil langkah-langkah bersama dengan Pemerintah Kecamatan, dan pihak TNI dan POLRI untuk membangun pos penjagaan dan keamanan, dan dalam waktu dekat akan mengisi lagi kebutuhan pos sehingga pelaksanaan penjagaan dan keamanan dapat berjalan dengan efektif.

Link Banner

“Pos penjagaan ini sudah ada, tetapi belum petugas yang semestinya stay disitu, tetapi sudah ada perintah dari komandan masing-masing baik itu dari Kapolres dan Dandim agar para Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat selalu melaksanakan patroli di kawasan itu,” ujarnya.

Baca Juga  DitLantas Polda Maluku sosialisasi larangan penggunaan rotator dan sirine

Latuheru juga bilang, Pemerintah Kota Ambon dan DPRD telah meminta pemerintah Provinsi memfasilitasi, sehingga dapat berbicara sama-sama dengan Pemerintah Desa Wakal.

“Tetapi yang paling inti secepatnya Pemerintahan Rumah Tiga itu, harus ada Raja definitif, sehingga mereka dapat menyelesaikannya dengan cepat, karena secara adat mereka adalah adik kakak,sehingga tidak ada interfensi dari pihak-pihak lain,” jelasnya.

Dan terkait masalah tapal batas Maluku tengah dan Kota Ambon, Rustam Latupono, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mengambil langkah rapat bersama Sekretaris Kota Ambon,Untuk mengkonsolidasi intrnal.

“Karena jawaban Sekkot tidak terlibat dalam proses itu, makanya memberi ruang untuk itu, silakan berkordinasi menyiapkan berkas dan dokumen-dokumen pendukung, nanti DPR dengan kewenangan yang ada juga akan berproses,” ujarnya.

Baca Juga  Kanwil Kemenag Malut Kalibrasi Arah Kiblat 2 Masjid dan 4 Musalla di Halbar

Latupono bilang, dengan keluarnya Pemendagri 59 maka terjadi problem yang juga berdampak padah batas wilayah, di mana wilayah Kota Ambon yang tadinya 377 km persegi berkurang jadinya 298,6 km persegi, atau terjadinya kekurang wilayah sekitar 80 lebih kilometer per segi.

“Maka itu kita akan membentuk tim penegasan wilayah Kota Ambon, sehingga kita dapat berkonsultasi dengan provinsi, Kementrian Dalam Negeri untuk membatalkan Pemendagri 59 ini, karena dari hirarki hukum kita sudah punya PP 13 Tahun 1979 yang menesgaskan 377 itu luas wilayah Kota Ambon,” tegasnya.

Rustam menjelaskan, jika dilihat dari sisi kepentingan, maka Kota Ambon sudah dirugikan karena terjadi pengurangan luas wilayah administrasi di Kota Ambon. “Sehingga sekitar 2 minggu kita sudah harus mempersiapkan segala aspek untuk langkah awal,” tukasnya. (nicolas)