Porostimur.com, Bula – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Jasali Keliwar, mendesak pemerintah daerah (Pemda), agar lebih teliti dalam melakukan pemberkasan peserta seleksi PPPK.
“Saya menegaskan harus ada telaah dari pemerintah daerah baik melalui BKD terkait bekas tes P3K harus dikoreksi secara baik-baik,” ujar Jasali Keliwar, Selasa (13/5/2025).
Keliwar mengatakan, pasalnya sebagian peserta yang ikut seleksi P3K dari tahap pertama dan kedua tersebut diduga bukan honorer.
Padahal, kata dia, yang bisa ikut seleksi tersebut minimal telah menjadi pegawai honor di salah satu instansi paling lama dua tahun.
“Kasihan, adik-adik, anak-anak kita yang sudah cukup lama mengabaikan diri tetapi setelah ikut seleksi tidak lulus bahkan jatuh di pemberkasan,” tuturnya.
Wakil Ketua II DPRD SBT itu meminta, pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) supaya memproteksi seluruh data masuk yang memang benar-benar menjadi tenaga honor.
“Jangan sekali-sekali kita mengangkat tenaga honorer siluman. Harus punya data yang jelas dan akurat,” tukasnya.
Dia berharap, agar Bupati Fachri Husni Alkatiri dan Wakil Bupati Muhammad Mifta Thoha Rumarey Wattimena, memberikan perhatian serius terhadap masalah ini.
