DPRD Kota Ambon Gelar Sidang Paripurna KUA-PPAS

oleh -57 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: DPRD Kota Ambon menggelar Sidang Paripurna Tutup, Masa Sidang III, Tahun Sidang 2020/2021 dan Buka Masa Sidang I Tahun Sidang 2021/2022, sekaligus penahapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2022.

Sidang paripurna dilakukan offline dan daring lewat zoom meeting yang diikuti walikota, wakil walikota dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dari ruang Vlissingen Balaikota.

“Terkait dengan agendanya yang kemarin saya sudah sampaikan terkait dengan PAW itu setelah keputusan Bamus itu tanggal 8 September, dimajukan,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Gerald Mailoa, kepada Porostimur.com usai sidang di Kantor DPRD Kota Ambon, Kamis (2/9/2021).

Lanjutnya, itu berdasarkan keyakinan walikota sehingga walikota dapat mengikuti acara upacara HUT Kota Ambon tanggal 7 September, dan itu sudah disepakati oleh pimpinan dan anggota Bamus, makanya tadi agendanya sudah disampaikan.

“Terus yang tadi juga cuma dinamika yang disampaikan fraksi NasDem terkait mengingatkan Pemerintah kota rekomendasi-rekomendasi yang di sampaikan oleh DPRD itu harus ditindak lanjuti,” ujar Mailoa.

Baca Juga  7 hari hilang, operasi pencarian 2 nelayan Ambon dihentikan

Mailoa bilang, takutnya nanti pembahasan KUA perubahan catatan-catatan yang disampaikan oleh DPRD tidak disampaikan pada saat pembahasan KUA nanti.

“Jadi fraksi NasDem cuma mengingatkan pemerintah kota, sekaligus mengingatkan pimpinan kita juga supaya dipertegaskan soal keinginan fraksi NasDem dan semua kita,” tutupnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Ambon Mourits Tamaela, Fraksi NasDem menjelaskan, Permendagri Nomor 64 tahun 2020 tentang keuangan daerah dan PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah itu harus menjadi dasar pacuan dari pada Mitra kami di eksekutif dalam rangka penyusunan bahkan sampai dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban.

“Karena ini berkaitan dengan penilaian dari BPK bernilaian opini BPK yang mana menjadi tamparan bagi kita semua tahun 2020 berkaitan dengan Penilaian BPK dari status WTP ke WDP, wajar tanpa pengecualian itu kan keberhasilan ketika kita turun ke WDP ini menjadi catatan sehingga rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh BPK itu harus di tinjaukan itu menjadi dasar untuk penyusunan APBD dalam tahun-tahun selanjutnya baik itu perubahan maupun murni,” tuturnya.

Baca Juga  Bertajuk eFootball, PES 2020 Resmi Gaet Lisensi 2 Raksasa Liga Primer Inggris

Mourits mengatakan, apalagi didalam proses mengakhiri masa jabatan pak walikota, pak wakil walikota, juga pak sekretaris kota Ambon. Kami pingin mereka pergi dengan kesan pemerintahan ini yang baik dan juga keuangan yang baik dengan hasil kerja kita bersama baik di DPR maupun rekan-rekan di OPD.

“Sehingga menjadi catatan untuk kami sampaikan kepada Pak Walikota untuk lebih stressing lebih mengevaluasi lagi soal kinerja OPD, pimpinan-pimpinan OPD untuk dalam rangka pengelolaan bahkan penyusunan dan pertanggungjawaban,” jelasnya.

Mourits juga menambahkan, Itu yang kami maksudkan sehingga kami berharap sebagai fraksi koalisi kami mendukung program pemerintah kota, Pak Walikota , Pak wakil walikota , pak Sekot dan seluruh OPD untuk lebih baik.

Baca Juga  Pemdes Gufasa Pertanyakan Pasien beridentitas ARL ke Tim Gustu Covid-19 Halbar

“Kami berharap dalam laporan pertanggungjawaban 2021 oleh BPK nanti dari status WDP kita, kita akan naik kembali ke WTP, dan ini harus terus dipertahankan,” harapnya.

“Karena berkaitan penilaian WTP ke WTP saja itu harus dievaluasi. Sehingga kami mengharapkan optimalisasi dalam pembahasan di APBD perubahan ini bisa berjalan dengan baik dan kita melahirkan postur anggaran, demi kesejahteraan rakyat ini yang lebih baik lagi.” pungkasnya. (nicolas)

No More Posts Available.

No more pages to load.