Karena itu, Ari mendorong pemerintah daerah tidak menunggu sampai proyek strategis berjalan penuh. Pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan jenis keterampilan yang dibutuhkan harus dilakukan sejak dini sehingga program pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Tokoh Masyarakat: Jangan Sampai Posisi Strategis Diisi Orang Luar
Pandangan senada disampaikan Tokoh Masyarakat Maluku, Yusuf Leatemia. Ia menilai pemerintah provinsi perlu memiliki skema khusus untuk menyiapkan SDM Maluku yang benar-benar siap bersaing di tengah masuknya investasi dan proyek strategis berskala besar.
Menurut Leatemia, persoalan SDM harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Maluku. Tanpa persiapan tersebut, peluang ekonomi yang muncul dari investasi besar berpotensi tidak memberikan dampak optimal bagi masyarakat lokal.
“Kalau pemerintah provinsi tidak menyiapkan SDM Maluku yang handal, yang pasti posisi strategis akan dijabat oleh orang luar. Itu artinya, seluruh pendapatan mereka sama sekali tidak berdampak bagi daerah ini,” tegas Leatemia kepada Porostimur.com, Senin (3/8/2026).
Baik Ari maupun Leatemia berharap pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan mulai memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
Program tersebut dinilai penting agar generasi muda Maluku tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga keterampilan dan sertifikasi yang dapat menjadi modal memasuki dunia kerja.
