Porostimur.com, Ambon — Akses nelayan terhadap bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius di Provinsi Maluku. Kondisi geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat ketersediaan layanan BBM khusus nelayan belum merata di seluruh wilayah.
Karena itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku Jhon Laipeny, mendorong agar keberadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nelayan diperluas hingga menjangkau wilayah-wilayah kepulauan yang selama ini belum memiliki fasilitas tersebut.
Menurut Laipeny, penambahan SPBU Nelayan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan nelayan mendapatkan BBM bersubsidi, tetapi juga dapat membuka ruang investasi dan peluang usaha baru bagi pengusaha lokal di Maluku.
Peluang tersebut, kata dia, semakin terbuka setelah Komisi II DPRD Maluku memperoleh penjelasan dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku serta Pertamina mengenai mekanisme pembangunan dan pengelolaan SPBU Nelayan.
“Kami melihat adanya peluang usaha bagi pengusaha di daerah untuk berinvestasi sangat terbuka, setelah mendapatkan informasi dari DKP Maluku serta Pertamina terkait mekanisme pembangunan SPBU Nelayan,” kata Laipeny kepada wartawan di Ambon, Jumat (25/9/2026).
