Anggota fraksi PKB ini juga mengatakan, bahwa DPRD juga mendukung kebijakan pemerintah daerah, dalam rangka melakukan pemerataan guru kontrak maupun guru SK penugasan karena di maluku ini ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru kontrak dan ada juga sekolah yang terjadi pemupukan guru kontrak.
Oleh karena itu, rumusan yang disepakati adalah, setiap sekolah yang siswanya diatas 350 siswa, sudah tidak ada lagi guru kontrak, sedangkan dibawah 350 siswa, boleh ada guru kontrak, tapi dengan hitungan berdasarkan analisa kebutuhan guru di sekolah tersebut.
Terkait dengan guru kontrak yang mendapat SK penugasan, Hurasan mengatakan, hal tersebut nantinya akan diberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk melakukan penilaian.
“Kepala sekolah nantinya yang akan menilai, karena dia tau persis gurunya dan berdasarkan penilaian sekolah maka dinas akan melakukan penelitian. Untuk hasil evaluasinya, akan kita bahas dengan Dinas pada bulan Mei sampai Juni Tahun 2021”, tuturnya. (alena)
