DPRD Maluku Putuskan Perpanjang SK 1004 Guru Kontrak

oleh -81 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Rapat Evaluasi Komisi IV DPRD Provinsi Maluku bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku memutuskan beberapa hal, salah satunya memperpanjang 1004 SK Guru Kontrak di Maluku.

“Ada 3 hal yang kita putuskan. Yang pertama, seluruh tenaga kontrak 1004 orang yang di SK-kan tahun 2020, itu dilanjutkan SK-nya di tahun 2021 dengan batas waktu sampai dengan bulan Mei dan Bulan Juni. Kenapa demikian? karena dinas punya kebijakan akan melakukan evaluasi. Ini upaya kita dalam meningkatkan mutu pendidikan”, ungkap Wakil Ketua Komisi IV, Ruslan Hurasan kepada awak media di Kantor DPRD Provinsi Maluku, Jumat (30/4/2021).

Keputusan berikutnya dari hasil tersebut yaitu mereka bersepakat bahwa gaji tenaga kontrak dari Januari sampai April harus dibayarkan. Oleh karena itu, secara administrasi harus didukung dengan SK tenaga kontrak, sehingga dari SK tersebutlah kemudian nanti akan dibayarkan hak-hak mereka.

Baca Juga  Simpel dan Unyu dengan Mix and Match Slip Dress untuk Hijabers

Dirinya menjelaskan, hasil evaluasi tersebut juga memutuskan tentang SK penugasan, dimana SK penugasan tersebut akan dihitung gajinya sesuai dengan juknis yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan.

“Disitu ada pembayaran dalam bentuk, ada gaji pokoknya dihitung berdasarkan berapa jumlah siswa disekolah. Misalnya di atas 700, gaji pokoknya 300, dibayar perjamnya 20 ribu dan dibawah 700, gaji pokoknya 250 atau 200, perjamnya berapa, itu dihitung. Kami mengingatkan Dinas Pendidikan, kalau hasil evaluasi misalkan ada guru kontrak yang kinerja tidak baik. Misalkan kalau diturunkan menjadi SK penugasan, maka minimal juknis itu menjawab gaji mereka minimal setingkat mendekati Rp1.500.000 gaji kontrak. Saya kira itu dari sisi gaji”, terangnya.

Baca Juga  Zulfahri Abdullah Yakin Menang Pilkada Kepulauan Sula 2020

Anggota fraksi PKB ini juga mengatakan, bahwa DPRD juga mendukung kebijakan pemerintah daerah, dalam rangka melakukan pemerataan guru kontrak maupun guru SK penugasan karena di maluku ini ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki guru kontrak dan ada juga sekolah yang terjadi pemupukan guru kontrak.

Oleh karena itu, rumusan yang disepakati adalah, setiap sekolah yang siswanya diatas 350 siswa, sudah tidak ada lagi guru kontrak, sedangkan dibawah 350 siswa, boleh ada guru kontrak, tapi dengan hitungan berdasarkan analisa kebutuhan guru di sekolah tersebut.

Terkait dengan guru kontrak yang mendapat SK penugasan, Hurasan mengatakan, hal tersebut nantinya akan diberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk melakukan penilaian.

Baca Juga  Kawula Muda Nusantara Gagas Kampung Revolusi Mental di Tual

“Kepala sekolah nantinya yang akan menilai, karena dia tau persis gurunya dan berdasarkan penilaian sekolah maka dinas akan melakukan penelitian. Untuk hasil evaluasinya, akan kita bahas dengan Dinas pada bulan Mei sampai Juni Tahun 2021”, tuturnya. (alena)

No More Posts Available.

No more pages to load.