Komisi IV DPRD Maluku Gelar Rapat Evaluasi Pengawasan Tahap Pertama dan Persiapan Pengawasan Tahap Kedua

oleh -77 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Komisi IV DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat evaluasi pengawasan tahap pertama dan persiapan pengawasan tahap kedua di ruang rapat Komisi IV, Jumat (30/4/2021) yang digelar secara tertutup.

Wakil Ketua Komisi IV, Ruslan Hurasan kepada wartawan mengatakan, bahwa hasil evaluasi pengawasan tahap pertama terdapat beberapa perhatian di bidang kesehatan.

“Dari hasil evaluasi tahap pertama itu, di bidang kesehatan ada beberapa sorotan yang menjadi catatan, terutama anggota komisi yang dapilnya di Maluku Tenggara dan KKT. Pengawasan di KKT pada bidang kesehatan itu terkait bagaimana pelaksanaan vaksin Covid-19”, ungkap Hurasan.

Hasil evaluasi berikutnya, terkait dengan bantuan-bantuan Hibah Bansos. Dirinya menuturkan bahwa pihaknya telah meminta data terkait hal tersebut, agar ketika melakukan pengawasan tahap kedua, mereka bisa mengkroscek data tersebut secara langsung supaya penggunaan anggaran dari pemerintah daerah, dapat di manfaatkan sebaik-baiknya oleh seluruh panitia, baik itu Gereja, maupun Masjid.

Link Banner

Dijelaskannya, untuk persiapan pengawasan tahap kedua, hanya lima Kabupaten yang tersisa dan kelima kabupaten tersebut melalui beberapa dinas, juga dimintai data terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020.

Baca Juga  Cek 6 Tanda untuk Memprediksi Tingkat Keparahan Pasien Covid-19

Menurutnya, ada beberapa kegiatan fisik di tahun 2020, misalnya dibidang kesehatan, ada bantuan gisi bagi masyarakat di seluruh Kabupaten/Kota, sehingga DPRD akan memastikan dan mengkroscek secara langsung, apakah bantuan tersebut kepada Puskesmas sudah sesuai dan apakah barang-barangnya diterima secara baik di Puskesmas ataukah tidak?

Dirinya juga menyinggung terkait pentingnya BPJS ketenagakerjaan. Ia mengatakan bahwa di beberapa perusahaan, Dinas Tenaga kerja telah menjanjikan akan melengkapi seluruh BPJS tenaga kerja bagi pekerja di perusahaan-perusahaan tersebut pada bulan Oktober mendatang.

“Jadi hampir sekitar 100 lebih yang belum memiliki BPJS tenaga kerja. Ini semua dalam proses karena setelah kami kroscek di perusahaan, memang ada itikad baik dari perusahaan. Mereka bukan tidak mempunyai BPJS tenaga kerja tapi mereka sedang dalam proses. Sebagian sudah ada, sebagian belum. Dan sebagian yang belum itu, yang sementara melakukan proses”, tambahnya. (alena)