DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Belajar Ranperda Hak Adat di Kedaton Kesultanan Tidore

oleh -0 views
Link Banner

Porostimur.com, Tidore – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah berkunjung ke Provinsi Maluku Utara dengan tujuan belajar tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Adat di Kedaton Kesultanan Tidore.

Kunjungan tersebut, diterima oleh Sultan H. Husain Alting Sjah, Bobato, beserta imam masjid Kesultanan Tidore.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh mengatakan, kunjungan ini dimaksudkan untuk berkoordinasi dan memperoleh informasi tentang Ranperda yaitu, Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Perlindungan Hak Masyarakat Adat serta Perlindungan Cagar Budaya.

“Kami hanya melihat persiapan dari Kesultanan Tidore dalam menghadapi Sail Tidore yang dilaksanakan di bulan November mendatang,”ujarnya usai pertemuan, Jumat (23/9/2022).

Politisi Partai NasDem Kalimantan Tengah ini mengatakan, secara pribadi dia melihat, Maluku Utara membutuhkan sosok pemimpin seperti sultan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman birokrat.

Baca Juga  Komisi III DPRD Maluku Gelar Raker Bahas Bencana Akibat Curah Hujan Yang Tinggi

“InsyaAllah beliau mengembalikan kejayaan Kesultanan Tidore pada abad ke-16 yang bisa mempersatukan Maluku Utara kala itu,” paparnya.

Faridawaty menilai, perhatian pemerintah sangat bagus bagi Maluku Utara yang masih terpelihara, karena sebagai bangsa Indonesia harus memghormati sejarah.

“Pandangan kami, Maluku Utara sangat kaya dengan memiliki empat kesultanan, sementara di Kalimantan Tengah hanya satu yaitu Kesultanan Kota Waringin Barat,” ujar Faridawaty.

“Walau hanya satu Kesultanan, tetapi kami tetap belajar, dan membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah,” jelasnya.

Faridawaty bilang kunjungan ini sangat penting dan bermakna, karena DPRD Kalteng pernah mengajukan Ranperda tentang hak adat dan perlindungan cagar budaya, seperti, hak tanah dan lain-lain, tapi tak pernah selesai selama lima tahun.

Baca Juga  Resmikan Sistim Penyediaan Air Minum Di Kecamatan Hoatsorbay, ini Pesan Bupati Hanubun

Manurutnya, dalam pertemuan dengan Sultan Tidore, pihaknya tidak membahas satu per satu, namun hanya meminta data maupun keterangan tentang pengeloaan dari Tidore.

“Jadi hak adat ini, ada lahan-lahan masyarakat yang digunakan oleh pemerintah, tapi punya masyarakat adat dikelola dari pihak ketiga. Dengan demikian, kita perlu melindungi mereka agar tidak melanggar hak adat dari orang luar,” tukas Farida. (Culen)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News

No More Posts Available.

No more pages to load.