“Kebetulan sekali hari yang bersamaan itu, ada rapat juga dengan Menteri PUPR dan Dirjen dan struktur lainnya. Jadi pada saat kami bertemu dan menyampaikan aspirasi pemerintah provinsi, dalam hal ini Balai Cipta Karya dan program Kotaku itu sekaligus juga diserahkan kepada Pak Menteri”, ungkapnya.
Dengan pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Maluku berharap di tahun 2022 ini bisa menjadi salah satu prioritas dari Komisi V untuk memperhatikan program Kotaku di tiga Kabupaten di Provinsi Maluku dan diperjuangkan juga untuk Kabupaten-Kabupaten yang lainnya.
Ketiga Kabupaten tersebut antara lain Kota Ambon, Kota Tual dan Kota Masohi. Sedangkan masih ada 8 kabupaten/kota lainnya yang belum tersentuh program Kotaku. Untuk itu Ia berharap para bupati maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk segera melakukan usulan-usulan terhadap program ini, bahkan juga sampai dengan adanya penetapan kawasan kumuh, kota kumuh oleh Bupati. (alena)
