DPRD Provinsi Maluku Berharap Program Kotaku Menjadi Prioritas di Komisi V

oleh -48 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah dan meningkatkan kualitas permukiman kumuh nasional yaitu dengan mencanangkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Program Kotaku merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100 yaitu 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Hatta Hehanusa mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Komisi V DPR RI untuk membicarakan program yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya ini.

“Kita kebetulan ada agenda resmi dengan pimpinan Komisi V DPR RI menyangkut program Kotaku. Kita tahu bersama bahwa program Kotaku untuk tahun 2021, itu kan anggarannya yang diterima agak terbatas oleh pihak Cipta Karya. Untuk itu lewat usulan, baik dari teman-teman dari program Kotaku maupun dari Cipta Karya, kita memperjuangkan di DPR RI Komisi V” ujarnya kepada wartawan di Ambon, Senin (22/3/2021).

Link Banner

Ia menjelaskan kedatangan mereka disambut dan diterima baik oleh Arwani Thomafi, salah satu pimpinan di Komisi V yang juga merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca Juga  Kobisonta Gempa Lagi Malam Ini, Warga Mulai Mengungsi

“Kebetulan sekali hari yang bersamaan itu, ada rapat juga dengan Menteri PUPR dan Dirjen dan struktur lainnya. Jadi pada saat kami bertemu dan menyampaikan aspirasi pemerintah provinsi, dalam hal ini Balai Cipta Karya dan program Kotaku itu sekaligus juga diserahkan kepada Pak Menteri”, ungkapnya.

Dengan pertemuan tersebut, DPRD Provinsi Maluku berharap di tahun 2022 ini bisa menjadi salah satu prioritas dari Komisi V untuk memperhatikan program Kotaku di tiga Kabupaten di Provinsi Maluku dan diperjuangkan juga untuk Kabupaten-Kabupaten yang lainnya.

Ketiga Kabupaten tersebut antara lain Kota Ambon, Kota Tual dan Kota Masohi. Sedangkan masih ada 8 kabupaten/kota lainnya yang belum tersentuh program Kotaku. Untuk itu Ia berharap para bupati maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk segera melakukan usulan-usulan terhadap program ini, bahkan juga sampai dengan adanya penetapan kawasan kumuh, kota kumuh oleh Bupati. (alena)