Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari sumber Perpajakan sebesar Rp128,28 Miliar serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 50.51 Miliar.
“Posisi realisasi belanja di Provinsi Maluku sebesar Rp 1.378,17 Miliar dengan kondisi peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 38,74 (yoy). Peningkatan belanja tersebut sebagian besar berasal dari realisasi belanja bantuan sosial yang terealisasi sebesar 25,36% dari pagu serta belanja barang juga mengalami kenaikan mencapai 96,79% dari tahun sebelumnya. Adapun Transfer ke Daerah meningkat sebesar 26,52% (yoy) yang disebabkan karena peningkatan penyaluran DAK Non Fisik dan Dana Desa dibanding tahun sebelumnya,” tulis laporan tersebut.
Peningkatan kinerja APBN di awal Tahun 2024 ini diharapkan menjadi faktor pendorong sekaligus sebagai katalis pertumbuhan ekonomi di Maluku sesuai dengan amanat dan tujuan Undang-Undang APBN yakni penguatan ekonomi dan pembangunan secara merata sampai pelosok negeri.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku akan terus mendukung program percepatan pembangunan wilayah Maluku melalui skema optimalisasi penggunaan dana APBN sesuai dengan target capaian pemerintah. Tentunya kunci keberhasilan pencapaian target tersebut berupa sinergi erat antara pemerintah pusat, Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang bersama-sama memperkuat strategi utilisasi fungsi fiskal dan moneter dalam percepatan pertumbuhan ekonomi regional Maluku. (red)
