Porostimur.com, Labuha — Polemik pemberhentian enam relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Amasing Kota, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara, mendapat sorotan praktisi hukum.
Praktisi Hukum Maluku Utara Bahtiar Husni, mendesak adanya pemeriksaan terhadap mekanisme perekrutan, status hubungan kerja hingga proses pemberhentian para relawan.
Ia juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap pengelolaan SPPG Amasing Kota apabila dalam pemeriksaan ditemukan persoalan terkait prosedur ketenagakerjaan.
Sorotan tersebut muncul setelah enam relawan mengaku diberhentikan secara tiba-tiba tanpa mendapatkan penjelasan mengenai alasan maupun tahapan pemberhentian.
Salah satu relawan, Zumira Iskandar Alam, mengaku mulai bekerja di SPPG Amasing Kota sejak 16 Februari 2025. Menurutnya, pemberitahuan pemberhentian disampaikan melalui grup WhatsApp pada September 2026.
“Kami merasa tidak dihargai karena tiba-tiba diberhentikan tanpa melalui tahapan atau mekanisme yang jelas,” ujar Zumira.
Para relawan mengaku tidak pernah menerima surat peringatan maupun penjelasan mengenai tahapan sebelum keputusan pemberhentian tersebut diambil.
Praktisi Hukum Soroti Status dan Mekanisme PHK
Bahtiar mengatakan persoalan tersebut harus dilihat terlebih dahulu dari status hubungan kerja antara relawan dengan pengelola SPPG.
