Dominasi Fiskal dan Ketimpangan Pusat–Daerah
Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI ini menjelaskan bahwa sistem fiskal nasional masih bersifat sentralistik, meskipun otonomi daerah sudah berjalan lebih dari dua dekade.
“Kebijakan otonomi daerah itu hanya kosmetik. Pusat tetap mendominasi pendapatan nasional, sementara daerah diberi kewenangan terbatas,” ungkap Engelina.
Ia mengingatkan, pusat seharusnya introspeksi terhadap alokasi APBN yang timpang. Menurutnya, APBD Jakarta hampir setara dengan gabungan anggaran seluruh provinsi di kawasan timur Indonesia, padahal sebagian besar provinsi di kawasan itu termasuk daerah miskin.
“Kalau anggaran yang sudah kecil masih dipangkas, rakyat di daerah akan semakin menderita. Mereka melihat daerah dari Jakarta, padahal seharusnya sesekali ganti kacamata,” sindirnya.
“Jangan Pertontonkan Kesombongan di Ruang Publik”
Engelina juga menyoroti gaya kepemimpinan pejabat pusat yang dinilainya hanya sibuk melantik pejabat dan membagikan penghargaan, tanpa kinerja substantif.
“Prestasi pemerintahan Prabowo selama satu tahun, kalau mau jujur, hanya silih berganti melantik pejabat dan menebar pidato. Tapi Menkeu berlagak paling benar,” katanya tajam.
Ia memperingatkan bahwa dominasi fiskal bisa dijadikan alat politik untuk mengontrol daerah, yang pada akhirnya dapat memicu resistensi publik.
