Namun, tantangan masih ada, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal, keterbatasan konektivitas, dampak perubahan iklim, hingga kekurangan tenaga kerja terampil.
“Penetapan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional dipandang sebagai mandat strategis pembangunan ekonomi biru Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengawasan laut yang begitu luas tidak bisa ditangani secara tunggal oleh pemerintah daerah, sehingga perlu dibangun kerja sama multipihak bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, aparat hukum, dan masyarakat lokal.
Sinergi Pemerintah dan Kampus
Dalam kesempatan yang sama, Lewerissa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, termasuk Unpatti, untuk memperkuat kebijakan maritim dan pemberdayaan masyarakat.
“Dengan sinergi pemerintah yang visioner, akademisi yang mencerahkan, dan masyarakat yang berdaya, Maluku akan menjadi pusat gravitasi baru yang menentukan arah Indonesia menuju pusat peradaban maritim dunia,” pungkasnya.
Rektor Universitas Pattimura juga menyampaikan bahwa ada enam proyek strategis kampus yang telah mendapat restu Gubernur dan akan diperjuangkan ke pemerintah pusat, yakni pembangunan Rumah Sakit Pendidikan, Sport Center, embung kampus, jalan lingkar kampus, sistem penyediaan air bersih, dan Rusunawa.
