Porostimur.com, Jakarta – pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 09.30 WIB, wakil rakyat di DPR RI menggelar rapat paripurna guna mengesahkan Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dengan situasi pergolakan dinamika politik yang belum stabil dan diprotesnya RUU TNI ini oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia namun sebanyak delapan atau seluruh fraksi partai politik di DPR ada dalam satu koridor guna menyetujui RUU tersebut agar tetap disahkan meskipun menuai banyak kritikan publik.
Terkait hal iini, Founder Komunitas Ruang Gerak Jesse David Tutupoly, menyampaikan keresahannya. Pasalnya, rancangan perubahan undang-undang ini disahkan tanpa mendengar satu pun aspirasi dari masyarakat. Kecurigaan ada udang dibalik batu semakin diperkuat dengan pembahasan sistem kebut semalam RUU TNI di hotel mewah berbintang lima Fairmont Jakarta pada Jumat dan Sabtu, 14 – 15 Maret 2025. Di tengah sorotan public mengenai persoalan efisiensi anggaran justru Pemerintah dan DPR seolah ingin mengawal kepentingan kelompok tertentu untuk melanggengkan kepentingan politiknya.
“Kami sebagai bagian dari masyarakat sipil merasa resah melihat persoalan ini, seperti ada udang di balik batu. Ditengah sorotan publik mengenai persoalan efisiensi anggaran, mengapa pemerintah dan DPR seolah membuat rapat terselubung di hotel mewah dengan memakai sistem kebut semalam. Padahal tidak tahu apa yang mereka sebenarnya kawal dari rancangan perubahan undang-undang tersebut,” ujarnya kepada porostimur.com di Jakarta, Sabtu (23/3/2025).
