Ia menegaskan, perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara semestinya bermuara pada peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat perkotaan.
Menurutnya, keberhasilan APBD seharusnya diukur dari indikator yang lebih konkret, seperti penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan membaiknya kualitas pelayanan publik.
“APBD Harus Bekerja untuk Rakyat”
Arsad kemudian mempertanyakan arah kebijakan pemerintah provinsi dalam mengelola anggaran daerah.
“Ramainya Hotel Bela hanya jadi tanda laba usaha meningkat pesat. Tapi kemiskinan terus naik. Kami harus bertanya: Gubernur Sherly, Anda gunakan APBD untuk siapa?” katanya.
Ia menilai pemerintah perlu lebih transparan menjelaskan proporsi anggaran yang dibelanjakan untuk kegiatan pemerintahan di hotel, termasuk manfaat ekonomi dan efektivitasnya bagi masyarakat.
“Rasanya Maluku Utara tidak kekurangan kegiatan ekonomi. Yang kurang adalah rasa keadilan. Kalau uang rakyat terus berputar dari kantor pemerintah ke Hotel Bela, sementara petani kehilangan daya beli dan nelayan tercekik biaya, maka APBD sedang bekerja untuk memakmurkan gubernur,” pungkas Arsad.
“Di tengah harga barang naik, pemerintah justru lebih banyak mengucurkan uang untuk hotel berbintang daripada membantu rakyat bertahan hidup,” tambahnya.
