Gagal jadikan Maluku LIN, Pemprov dinilai tak pandai berkomunikasi

oleh -48 views
Link Banner

@Porostimur.com | Ambon : Meskipun Presiden RI sudah mengumumkan Maluku menjadi daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN), namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku sendiri dinilai gagal melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikannya.

Tata cara komunikasi politik Pemprov Maluku yang tidak efektif inilah yang akhirnya menyebabkan pemerintah pusat memindahkan daerah LIN ke daerah lainnya yakni Maluku Utara (Malut) dan Gorontalo.

Hal ini ditegaskan calon anggota DPD RI asal Maluku, Fredrik Latumahina, kepada @porostimur.com, di Ambon, Kamis (28/3).

Menurutnya, dampak kesalahan berkomunikasi dalam politik cukup besar.

Link Banner

Pasalnya, komunikasi dalam perpolitikan ini penting untuk tetap dijaga dan selalu diterapkan untuk kelangsungan bisnis yang terselip di dalam kepentingan daerah pada bidang politik.

”Kan sudah beberapa kali Wakil Gubernur datang melakukan negosiasi untuk meminta itu, tapi kan tidak ada yang berhasil. Berarti cara komunikasi kita belum pas. Orang Jawa itu yang penting tata cara anda berbicara, bukan substansi anda berbicara benar atau salah, bukan itu yang dilihat. Cara menyampaikan benar atau tidak,” ujarnya.

Baca Juga  GARAP SULA 011, Gelar Kampanye Anti Plastik di Sanana

Menurutnya, kesalahan berkomunikasi dalam berpolitik, memiliki dampak yang sangat besar.

Karena itu, akunya, tata cara komunikasi berpolitik sangat penting.

”Silahkan ambil kesimpulan, namun jika pertanyaan ini pas, kita tak kesulitan apa-apa. Kenapa daerah lain bisa, Maluku tidak bisa. Kenapa Maluku Utara dan Gorontalo dapat? Justru diumumkan saat Presiden datang ke Ambon. Masalahnya justru kita koreksi yang salah. Masalah intinya adalah komunikasi,” tegasnya.

Dijelaskan, sebagian besar kebutuhan hidup masyarakat Maluku bergantung pada hasil alam laut, mengingat luas lautan di Maluku mencapai 82,5%, sedangkan daratan hanya 17,5%.

Oleh karena itu, tegasnya, lumbung ikan sudah menjadi konsekuensi karena dari sisi geografis, kelangsungan hidup masyarakat Maluku dibiayai dari hasil laut.

Baca Juga  KNPI Desak Jokowi Tetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional

”Namun hingga sekarang, pemerintah sudah pernah umumkan, meski kemudian LIN dipindahkan ke provinsi yang lain,” jelasnya.

Penetapan Maluku sebagai LIN, jelasnya, bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.

Karena itu, Pemprov Maluku sebaiknya mengambil inisiatif atau mempersiapkan beberapa opsi secara optimal agar Maluku terpilih sebagai Kota LIN.

Diakuinya, meskipun konsep LIN-nya telah rampung disiapkan namun keputusan penetapan hingga saat ini belum diberikan.

”Menurut saya kenapa belum ditetapkan? Karena Pemprov belum mempersiapkan secara teknis. Seperti lahan, jumlah ikan yang akan diekspor, proses penangkapan ikan dan suplainya kemana? Karena tujuan pencanangan LIN kan untuk mengekspor. Kalau kita mau makan sendiri, tidak perlu tetapkan Maluku sebagai LIN. Orang buang jaring, kita makan, selesai. Tapi harus memiliki nilai devisa,” kesalnya.

Baca Juga  Lebih 700 Pelamar Penyuluh Agama Islam Non PNS Ikut Tes Tertulis

Agar ada input pendapatan, terangnya, maka nilai jual harus dibawa keluar Maluku.

Dimana, pendapatan ini tentunya akan menjadi APBD Pemprov Maluku.

Namun mirisnya, tamnbahnya, hasil penangkapan ikan di perairan Maluku, tidak masuk ke kas daerah melainkan masuk ke pusat.

”Oleh karena itu, jatah Maluku hanya Rp. 400 milyar per tahun,” pungkasnya. (keket)