Mahasiswa Pertanyakan Kasus Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Maluku

oleh -197 views
Link Banner

Porostimur.com | Ambon: Sejumlah mahasiswa yang berasal dari berbagai organisasi di kota Ambon, Selasa (15/6/2021), menggelar aksi demontrasi di Kantor Gubernur Maluku.

Para demonstran yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) kembali menyuarakan ketidak beresan proses pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku.

Selain meminta pertanggungjawaban Gubernur Maluku, Murad Ismail tehadap dana pinjaman Rp. 700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang peruntukannya dinilai acak-adut, para mahasiswa ini juga kembali mempertanyakan kasus pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku yang kini tenggelam.

Sekretaris GMNI Cabang Ambon, Hasan Basri Kwairumaratu dalam orasinya mengatakan, pengadaan mobil dinas Gubernur Maluku, tidak sesuai prosedur. Menurutnya, mobil dinas yang diberi seharusnya mobil baru dan memenuhi standar-standar tertentu. Namun mobil dinas gubernur yang dibeli adalah mobil bekas.

“Terkait mobil bekas yang kemudian dibeli untuk mobil dinas Gubernur Maluku, inikan menggunakan dana APBD yang merupakan uang rakyat, jadi seharusnya dilakukan secara transparan sesuai mekanisme yang berlaku, misalnya melalui e-katalog, tapi yang dibeli justru mobil bekas, sehingga kami menduga dalam pembelian mobil dinas ini ada tindakan korupsi,” tukasnya.

Baca Juga  Uskup Mandagi: Semangat Idul Fitri untuk Bersatu Kalahkan Covid-19

Kwairumaratu menambahkan, kebijakan pembelian mobil bekas tersebut, bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan orang banyak dan merupakan tindakan penyelewengan.

“Kami minta kepolisian dan kejaksaan agar serius dalam menangani kasus yang merugikan keuangan daerah ini,” pungkasnya.

Pernyataan Kwairumaratu itu lantas diamini oleh Ketua IMM Cabang Ambon, Ardi Septian Labalawa.

Menurut Labalawa, mobil bekas tahun 2019 milik pribadi Murad Ismail yang kemudian dibeli oleh Pemerintah Maluku, menggunakan dana APBD untuk dijadikan sebagai kendaraan dinas gubernur, adalah tindakan pelanggaran hukum dan menyalahi aturan penyelenggaraan birokrasi.

Oleh sebab itu, pihaknya mendesak aparat hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan untuk mengambil langkah-langkah hukum terkait kasus tersebut. (nur)

No More Posts Available.

No more pages to load.