Para GenZ dan pemuda itu bukan cuma mengobarkan perlawanan. Mereka juga mengusulkan tatanan politik baru pasca tumbangnya rejim korup-kleptokratik di negaranya. Mereka terlibat dalam pembentukan pemerintahan transisi, pemulihan stabilitas, dan persiapan pemilu baru yang lebih demokratis.
Di Bangladesh, setelah PM Sheikh Hasina mundur-kabur, mahasiswa mengusulkan nama Muhammad Yunus, peraih Nobel, untuk memimpin pemerintahan transisi. Di Sri Lanka pemerintahan baru hasil pemilu yang dianggap demokratis telah memilih pemerintahan naru. Di Nepal saat ini masih berproses pembentukan pemerintahan transisi, mantan Ketua Mahkamah Agung, Sushila Karki, diusulkan menjadi calon terkuat.
Pemerintahan transisi pasca-revolusi, seperti lazimnya ditugaskan untuk memulihkan hukum, keamanan, ketertiban dan mengembalikan kepercayaan publik. Kemudian mereformasi konstitusi, dengan membentuk dewan konstitusi nasional untuk menyusun agenda reformasi jangka panjang. Serta mempersiapkan pemilu yang bebas dan adil, mereformasi lembaga negara, sistem peradilan, termasuk Komisi Pemilihan Umum.
Kisah “Revolusi Tiga Negara” Asia Selatan (Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka) sayup-sayup mengingatkan kita pada apa yang terjadi saat Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, yang menumbangkan rejim Soeharto. Situasi pra-dan-pasca revolusi hampir sama, kemarahan pada perilaku elit, tuntutan perubahan sistem politik, sosial dan hukum, yang digerakkan generasi muda (saat itu GenX dan GenY).
