GMNIM juga meminta aparat penegak hukum memverifikasi seluruh dokumen transaksi, nota pembelian, surat pertanggungjawaban (SPJ), buku kas, serta bukti pembayaran yang berkaitan dengan belanja BBM dan pelumas.
Mereka menilai pemeriksaan keaslian dokumen penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dengan transaksi dan kondisi faktual di lapangan.
Sekda SBB Diminta Diperiksa, Perjalanan Dinas Ikut Disorot
Dalam materi pengaduannya, GMNIM Maluku secara khusus meminta Kejati Maluku memanggil dan meminta keterangan Leverne A. Tuasuun selaku Sekda SBB sekaligus Pengguna Anggaran.
Menurut GMNIM, pemeriksaan terhadap Sekda diperlukan untuk menelusuri pelaksanaan fungsi pengawasan, pengendalian, serta tanggung jawab dalam pengelolaan belanja BBM dan pelumas di lingkungan Sekretariat Daerah.
Selain Sekda, mereka juga meminta aparat penegak hukum menelusuri keterlibatan dan keterangan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut.
Di antaranya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran, operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), penyedia BBM, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan transaksi.
Tidak hanya belanja BBM, GMNIM juga meminta Kejati Maluku menelusuri temuan BPK terkait pengelolaan anggaran perjalanan dinas Pemkab SBB.
