Pemeriksaan diharapkan mencakup surat tugas, tiket perjalanan, bukti penginapan, laporan perjalanan dinas, dokumen pembayaran, hingga bukti keberangkatan dan kepulangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
GMNIM menegaskan penggunaan APBD harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti transaksi fiktif, manipulasi dokumen, atau bentuk penyimpangan lainnya, mereka meminta agar diproses sesuai ketentuan hukum.
Melalui laporan Dumas yang dijadwalkan disampaikan Selasa (10/11/2026), GMNIM berharap Kejati Maluku menerima dan meregistrasi pengaduan tersebut, kemudian melakukan telaah serta tindak lanjut berdasarkan mekanisme hukum.
Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum diminta mengambil langkah sesuai kewenangannya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari Sekda SBB Leverne A. Tuasuun maupun Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terkait temuan pemeriksaan BPK dan rencana pelaporan GMNIM Maluku tersebut.
Porostimur.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Sekda SBB maupun Pemerintah Kabupaten SBB guna menjaga keberimbangan pemberitaan.
