Porostimur.com, Ambon – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya Maluku menegaskan komitmennya untuk menerapkan tradisi politik partai dalam pelaksanaan musyawarah daerah (musda) di tingkat kabupaten/kota.
Tradisi yang dimaksud adalah menempatkan kader-kader yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan maupun legislatif sebagai pimpinan partai di daerah.
Wakil Ketua Koordinator Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1, Rohalim Boy Sangadji, mengatakan bahwa langkah tersebut bukan sekadar kebetulan, melainkan bagian dari sejarah panjang dan strategi politik Golkar yang telah teruji.
“Tradisi Golkar yang selalu dekat dengan kekuasaan bukan muncul begitu saja, tetapi hasil dari proses panjang, strategi, dan jaringan politik lintas generasi yang terus dijaga,” ujarnya, Senin (1/6/2026).
Konsolidasi Kekuatan Politik Daerah
Menurut Rohalim, penerapan pola tersebut dalam musda bertujuan untuk memperkuat konsolidasi partai di tingkat daerah. Dengan menempatkan kader yang memiliki jabatan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau anggota DPRD, partai dinilai akan lebih efektif dalam menjalankan fungsi politiknya.
“Ketua Golkar di kabupaten/kota idealnya adalah kader yang memiliki posisi strategis. Dengan begitu, koordinasi kebijakan dan arah pembangunan bisa berjalan sejalan dengan visi partai,” jelasnya.
