Oleh: Edi Purwanto, wartawan tinggal di Kota Blitar
Ada banyak cara seorang pemimpin daerah menjangkau rakyatnya. Ada yang menggelar musrenbang, ada pula yang sekadar blusukan sambil menyapa. Namun Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang belum genap setahun menjabat, memilih jalur lain: layar ponsel. Dalam era digital ini, ia tampil lincah di kanal YouTube, berseliweran di TikTok, dan menyapa warga lewat unggahan Instagram. Wajar bila dalam rapat kerja Komisi II DPR, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menjulukinya “Gubernur Konten.”
Sapaan itu dilontarkan di ruang parlemen yang biasanya kaku. Tapi kali ini, sebutan itu mengundang senyum. Semua paham, itu bukan ejekan—melainkan pengakuan. Dalam waktu singkat, Dedi berhasil menaklukkan algoritma, menjadikan konten sebagai medium komunikasi utama, bahkan mengklaim mampu memangkas belanja iklan Pemprov Jabar dari Rp 50 miliar menjadi hanya Rp 3 miliar. “Tapi viral terus,” katanya bangga.
Namun di balik kebanggaan itu, ada satu pertanyaan yang mengendap: Apakah Kang Dedi lupa pada jasa pers nasional?
—
Dulu, sebelum layar ponsel menjelma jadi panggung utama, pers adalah jembatan antara rakyat dan pemimpinnya. Ia bukan sekadar penyampai kabar, tapi juga penjaga akal sehat publik. Sejarah bangsa ini mencatat, demokrasi yang kita nikmati hari ini tidak lahir begitu saja. Ia adalah buah perjuangan panjang, dan pers nasional adalah salah satu pilar utamanya.
