Selain unsur daerah, tim juga diperkuat pejabat pemerintah pusat, termasuk staf khusus bidang tata kelola dan mitigasi risiko sektor energi serta Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kehadiran mereka diharapkan mampu memastikan proses penyediaan lahan dan penanganan dampak sosial berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sekda Maluku Pimpin Tim Operasional
Dalam struktur operasional, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku ditunjuk sebagai ketua tim. Ia akan bekerja bersama sejumlah anggota yang berasal dari berbagai instansi terkait.
Beberapa di antaranya yakni Kepala SKK Migas, para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, serta Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah IX Maluku.
Pembentukan tim terpadu ini dinilai sebagai langkah strategis mengingat proyek LNG Masela di Kepulauan Tanimbar merupakan salah satu proyek energi terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir.
Selain berpotensi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Indonesia, proyek tersebut juga diperkirakan membawa dampak sosial bagi masyarakat lokal, terutama terkait penyediaan lahan, perubahan struktur ekonomi, serta dinamika sosial di wilayah sekitar proyek.
