“Pendapatan negara bukan pajak dari perikanan semuanya ditarik ke pusat. Jadi bagaimana kami bisa menggenjot PAD? Tangan kami diikat,” tegas Lewerissa.
Hal serupa juga terjadi di sektor pertambangan. Hampir seluruh kewenangan ditarik ke pusat, kecuali izin pertambangan rakyat. Kondisi ini membuat ruang fiskal Maluku makin menyempit.
“Kami berkomitmen memajukan ekonomi lewat investasi dan menggerakkan BUMD. Tapi kalau kewenangan terus dicabut, bagaimana kami bisa bergerak?” ujarnya.
Ironi terbesar, lanjutnya, Maluku menyumbang 30 persen potensi perikanan nasional dari tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Namun masyarakat tak merasakan manfaat nyata karena adanya aturan transhipment, yang membuat hasil tangkapan langsung dialihkan di laut tanpa pernah singgah ke daratan.
Mengetuk Nurani Pemerintah Pusat
Lewerissa menyebut kondisi ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi eksklusif, yang tak memberi dampak bagi pemilik sumber daya.
“Yang kami butuhkan adalah pertumbuhan inklusif, yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya penuh penekanan.
Dalam forum itu, ia tidak sekadar mengeluh, tetapi mengetuk nurani pusat agar lebih peka pada realitas daerah.
“Mungkin di forum terhormat ini, saya mau mengetuk nurani pemerintah pusat. Kebijakan yang tidak pro-daerah harus ditinjau ulang bahkan direvisi. Karena tangan kami ingin membangun ekonomi, tapi tangan lain justru mengamputasi dengan kebijakan. Itu harapan yang tidak realistis,” pungkasnya.
