Bagi Handiwin, sikap kritis terhadap pemerintah tidak berarti mahasiswa dan masyarakat harus selalu berada dalam posisi berseberangan dengan pemerintah.
Sebaliknya, kritik dan aksi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial sekaligus bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan daerah.
Aspirasi Buano Utara Akan Tetap Dikawal
Handiwin memastikan pihaknya akan terus mengawal tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Menurutnya, apresiasi tetap akan diberikan ketika pemerintah mengambil langkah yang berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya, kritik juga akan disampaikan apabila terdapat kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kami tetap akan mengawal. Ketika pemerintah melakukan hal yang baik, kami akan memberikan apresiasi. Ketika ada kebijakan yang perlu dikritisi, kami juga akan menyampaikan kritik. Prinsip kami sederhana: kepentingan masyarakat Buano Utara harus menjadi yang utama,” pungkasnya.
Ia berharap pertemuan tersebut menjadi pintu masuk bagi langkah konkret Pemerintah Provinsi Maluku dalam meningkatkan perhatian terhadap masyarakat di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Buano Utara.
Menurut Handiwin, kesediaan seorang pemimpin untuk menemui dan mendengar langsung suara rakyat merupakan langkah awal yang baik. Namun, ukuran keberpihakan pemerintah pada akhirnya tidak hanya terlihat dari kesediaan berdialog, melainkan dari kemampuan menerjemahkan aspirasi tersebut menjadi kebijakan dan program yang nyata.










