Porostimur.com, Ternate – Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan akses pelayanan publik di Maluku Utara perlu ditinggkatkan. Hal ini disampaikan Deputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Letjen Purn Jeffry A Rahawarin, pada acara Musrenbang Provinsi Maluku Utara, Jumat (28/4/2023) di Ternate.
Rahawarin yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus melakukan sinkronisasi dan menetapkan prioritas pembangunan yang selaras dengan tema Musrenbang yaitu wujudkan penciptaan daya saing dan kesejahteraan secara berkelanjutan dengan tujuh prioritas pembangunan di Provinsi Malut.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
Menurut Rahawarin, meskipun ekonomi Malut tumbuh pada angka 22,94% di Tahun 2022, namun pemprov harus juga menyiapkan strategi yg melibatkan multi aktor, multi sektor dgn mempedomani basis data kemiskinan yang valid dan presisi.
“Pemprov Malut harus melakukan pendekatan strategis untuk meningkatan nilai IPM, karena IPM Malut masih di bawah pencapaian nasional yaitu 69.47 pd tahun 2022,” ujar Rahawarin.
