Oleh: M. Isa Ansori, Kolumnis, Akademisi
Dalam dunia olahraga, khususnya tinju, terdapat sebuah simbol universal yang mudah dimengerti publik: handuk putih. Saat seorang petinju sudah tak lagi mampu bertahan dari serangan lawan, pelatihnya akan melemparkan handuk putih ke atas ring. Itu bukan sekadar tanda menyerah, melainkan cara menjaga martabat sang petarung agar tidak terluka lebih parah. Menyerah dalam konteks ini bukan aib, tetapi keputusan realistis yang justru bisa menyelamatkan.
Simbol itu kini relevan ketika kita menyaksikan drama politik yang berkepanjangan mengenai ijazah Presiden Joko Widodo. Persoalan yang pada awalnya tampak sederhana—hanya soal selembar dokumen akademik—berubah menjadi polemik nasional yang menimbulkan keraguan publik, mengguncang legitimasi kepemimpinan, dan memunculkan kembali pertanyaan mendasar tentang transparansi seorang kepala negara.
Ijazah Sebagai Drama Negara
Pada 2 Oktober lalu, Roy Suryo menyampaikan orasi di depan KPK. Ia mengaku telah mendapatkan salinan resmi ijazah Jokowi dari KPU, yang dilegalisir dan tercatat sebagai dokumen negara. Namun, temuan itu justru menimbulkan persoalan baru. Sebab, dokumen yang disebut resmi tersebut ternyata identik dengan ijazah yang selama ini beredar di publik—dokumen yang pernah diteliti oleh Rismon Sianipar dan bahkan sempat diunggah oleh kader PSI, Dian Sandi.
