Oleh: Agung Prihatna, Direktur Index Indonesia
Presiden Prabowo bereaksi keras ketika ditanya jurnalis soal banyaknya kasus siswa keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Insiden itu bahkan sempat diwarnai drama penarikan tanda pengenal wartawan istana. Kritik pun menggema di berbagai media. Jawaban Prabowo sederhana: proses penyediaan makanan harus diawasi ketat, dapur-dapur dipasangi kamera, dan petugas khusus dikerahkan untuk mengontrol.
Namun, apakah masalah keracunan makanan semata-mata urusan teknis dapur? Bisa jadi, tetapi persoalannya jauh lebih dalam.
*
Program MBG lahir dengan ambisi yang luar biasa. Presiden ingin segera memberi makan gratis untuk seluruh siswa di Indonesia. Anggaran hampir Rp 100 triliun digelontorkan hanya dalam tahun pertama pemerintahannya. Target penerima manfaat 2025 mencapai 89 juta jiwa.
Inilah problem pertamanya. Skala program yang kelewat gigantik tanpa fase uji coba. Kebijakan sebesar ini biasanya menimbulkan konsekuensi teknis fatal. Lebih berbahaya lagi, yang dipertaruhkan adalah makanan yang langsung dikonsumsi anak-anak.
Muncul pertanyaan mendasar: mengapa semua anak harus diberi makan gratis? Apakah benar ada tragedi bahwa sebagian besar anak Indonesia tidak bisa makan? Jika alasan utama adalah angka stunting 20%, mengapa program tidak diarahkan hanya pada anak-anak dari keluarga rentan? Dengan jutaan aparatur negara, secara teknis bukan hal sulit untuk melokalisir penerima manfaat.
