Hutan di Maluku Utara Hancur Akibat Masuknya Perusahan Tambang Nikel

oleh -97 views

Porostimur.com, Ternate – Nasib hutan pulau di Maluku Utara dalam pusaran kehancuran yang tak terkendali, lantaran kawasan Wallacea ini menjadi arena panambangan nikel yang terus berkecamuk merebut bijih nikel.

Hal itu, disampaikan Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Forum Studi Halmahera (Foshal) Julfikar Sangaji dalam diskusi yang digelar di Kedai Komune, Ternate, Maluku Utara pada 5 Februari 2024 lalu.

Menurut dia, saat ini, ada sekitar 213.960 hektar daratan di Maluku Utara termasuk pulau-pulau kecil yang dikuasai oleh perusahaan penambangan bijih nikel, artinya deforestasi hutan tanpa henti akan terus terjadi.

“Metode tambang terbuka yang dioperasikan oleh penambang nikel, adalah peristiwa memilukan karena hutan akan dibabat habis, lalu digali tanahnya hingga sampai puluhan meter, dan itu semua demi ore,” papar Julfikar Sangaji melalui ketrangannya, Jumat (9/2/2024).

Sementara juru Kampanye Trend Asia Novita Indri, mengatakan, apa yang terjadi di Maluku Utara ini, berkaitan dengan industri nikel selalu dilabelkan sebagai agenda transisi energi justru sebaliknya, bahwa seluruh proses industri nikel masih tinggi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca.

“Misalnya, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kawasan industri nikel pulau Obi mencapai 3.489.944 ton CO2e pada 2022 atau setara dengan 6x emisi Timor Leste pada 2021,” beber Novita.

Novita bilang, transisi ini tidak berkeadilan, dengan memindahkan masalah yang terjadi di wilayah perkotaan ke wilayah yang memiliki sumber daya nikel, sehingga beban ganda yang dihadapi di wilayah tersedia nikel harus menanggung dampak dari krisis iklim dan dampak kerusakan lingkungan.

“Pada saat yang sama juga, rakyat sesungguhnya makin terjebak ke dalam jurang pemiskinan struktural tak hanya itu, buruh industri nikel kerap mengalami kecelakaan kerja yang makin sering terjadi, bahkan belum sejahtera kehidupan buruh,” paparnya.

Baca Juga  Jual 12 Anak di Bawah Umur ke Pria Hidung Belang, EKM Dibekuk Polres Kepulauan Tanimbar

Senada, disampaikan perwakilan Walhi Maluku Utara, Astuti Kilwow, bahwa rezim perizinan hari ini telah memberikan karpet merah bagi kegiatan ekstraktivisme, dan tidak hanya daratan besar yang terus dihantam, tapi juga wilayah pesisir laut maupun pulau-pulau kecil pun tak luput dari ekskavasi untuk pertambangan nikel.

“Seperto dii wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil di Teluk Weda maupun Pulau Obi turut dikeruk untuk memenuhi permintaan pasar global atas nikel,” tambahnya.

Terpisah, Akademisi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Khairun Firlawanti Lestari menjelaskan, kalau nilai ekonomi hutan juga cukup tinggi, apabila dikelola dengan baik. Seperti ekosistem hutan Mangrove di Kelurahan Guraping, Oba Utara, Tidore Kepulauan.

“Dari total nilai ekonomi pada kawasan hutan mangrove itu, dalam satu tahun mencapai sekitar delapan miliar,” jelas Firlawanti.

Baca Juga  JMSI dan SiberMu Tandatangani MoU Dukung Pendidikan Jarak Jauh

Namun, ia masih menyayangkan, masih banyak pihak yang belum memahami konsep nilai dari berbagai manfaat sumber daya hutan secara komprehensif, khususnya untuk manfaat intangible yang tidak memiliki harga pasar. (Mansyur Armain)

Simak berita dan artikel porostimur.com lainnya di Google News