Novita bilang, transisi ini tidak berkeadilan, dengan memindahkan masalah yang terjadi di wilayah perkotaan ke wilayah yang memiliki sumber daya nikel, sehingga beban ganda yang dihadapi di wilayah tersedia nikel harus menanggung dampak dari krisis iklim dan dampak kerusakan lingkungan.
“Pada saat yang sama juga, rakyat sesungguhnya makin terjebak ke dalam jurang pemiskinan struktural tak hanya itu, buruh industri nikel kerap mengalami kecelakaan kerja yang makin sering terjadi, bahkan belum sejahtera kehidupan buruh,” paparnya.
Senada, disampaikan perwakilan Walhi Maluku Utara, Astuti Kilwow, bahwa rezim perizinan hari ini telah memberikan karpet merah bagi kegiatan ekstraktivisme, dan tidak hanya daratan besar yang terus dihantam, tapi juga wilayah pesisir laut maupun pulau-pulau kecil pun tak luput dari ekskavasi untuk pertambangan nikel.
“Seperto dii wilayah pesisir maupun pulau-pulau kecil di Teluk Weda maupun Pulau Obi turut dikeruk untuk memenuhi permintaan pasar global atas nikel,” tambahnya.
Terpisah, Akademisi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Khairun Firlawanti Lestari menjelaskan, kalau nilai ekonomi hutan juga cukup tinggi, apabila dikelola dengan baik. Seperti ekosistem hutan Mangrove di Kelurahan Guraping, Oba Utara, Tidore Kepulauan.
