Ia juga meminta mekanisme rujukan dievaluasi agar prosedur administrasi tidak berubah menjadi hambatan ketika pasien berada dalam kondisi kegawatdaruratan.
“Prosedur rujukan harus menjamin keselamatan pasien, bukan justru membuat pasien dan keluarga menunggu terlalu lama. Administrasi memang penting, tetapi dalam kondisi kegawatdaruratan, sistem harus mampu memastikan pelayanan tetap berjalan cepat dan aman,” tegas Muis.
Minta Tiga Ambulans Laut Disiagakan di BAHIM
Muis menilai karakter geografis wilayah kepulauan harus menjadi dasar dalam merancang pelayanan kesehatan.
Jarak antarpulau, kondisi cuaca, waktu tempuh serta keterbatasan transportasi membuat kebutuhan masyarakat BAHIM tidak dapat disamakan dengan pelayanan kesehatan di wilayah daratan Kota Ternate.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, termasuk ketentuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan serta prinsip pelayanan yang bertanggung jawab, aman, bermutu, merata, nondiskriminatif dan berkeadilan.
Menurut Muis, prinsip tersebut harus diterjemahkan dalam bentuk sistem rujukan yang benar-benar dapat digunakan masyarakat ketika menghadapi keadaan darurat.
“Kalau prinsipnya harus merata, nondiskriminatif dan berkeadilan, maka masyarakat di Moti, Hiri dan Batang Dua juga harus mendapatkan sistem rujukan yang benar-benar dapat bekerja ketika mereka membutuhkan pertolongan,” ujarnya.
